BANDA ACòEH — Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Said Saiful, menilai peran Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh cukup strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, serta mengawal berbagai agenda pembangunan daerah di tengah dinamika pemerintahan Aceh.
Hal itu disampaikan Said Saiful di Banda Aceh, Kamis, 21 Mei 2026. Menurutnya, Sekda memiliki fungsi sentral sebagai penggerak administratif pemerintahan yang bertugas menjaga ritme koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tetap berjalan selaras dan produktif.
“Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pemerintahan Aceh tetap berjalan kondusif. Ini menunjukkan adanya kemampuan menjaga ritme birokrasi agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu,” kata Said.
Ia menilai, salah satu indikator yang patut diapresiasi adalah pengawalan terhadap proses penganggaran daerah yang berjalan sesuai tahapan. Menurutnya, pengesahan anggaran yang tepat waktu menjadi fondasi penting bagi percepatan pelaksanaan program pemerintah.
“Ketika proses anggaran berjalan baik, maka program pembangunan juga dapat dieksekusi lebih cepat. Kita melihat realisasi anggaran mulai bergerak dan ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan serta perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain penganggaran, Said juga menilai harmonisasi internal pemerintahan di bawah koordinasi Sekda Aceh berjalan cukup baik. Komunikasi lintas lembaga, baik dengan SKPA maupun unsur legislatif, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kebijakan daerah.
Menurutnya, pemerintahan yang stabil menjadi syarat utama agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Said turut menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Aceh dalam bentuk penghargaan nasional di berbagai sektor sebagai indikator bahwa tata kelola pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh, baik di sektor pelayanan publik, kesehatan, tata kelola administrasi maupun pengembangan sumber daya manusia, tentu menjadi indikator adanya kerja birokrasi yang berjalan dan terkoordinasi,” katanya.
Meski demikian, Said berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memastikan birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap stabilitas pemerintahan ini terus terjaga. Realisasi anggaran harus semakin optimal, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (R)
