BANDA ACEH — Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai menjadi momentum penting untuk mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pihak untuk menghormati keputusan tersebut serta kembali fokus pada kepentingan rakyat Aceh yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana di sejumlah daerah.
“Pencabutan pergub ini harus menjadi titik akhir dari polemik yang berkepanjangan. Mari kita bersatu dan fokus membantu rakyat Aceh yang sampai hari ini masih berada dalam kondisi dilematis akibat bencana dan tekanan ekonomi,” kata Faisal Rizal Hasan, Minggu (18/5/2026).
Ketua Aceh Foundation itu menilai, energi publik seharusnya diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama bagi warga yang terdampak bencana dan kelompok rentan.
Menurutnya, perdebatan politik yang terlalu panjang hanya akan menguras energi daerah di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian nyata dari semua pihak.
“Rakyat hari ini membutuhkan solusi, bukan pertentangan yang terus dipelihara. Aceh sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemulihan pascabencana, persoalan ekonomi, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Faisal juga mengapresiasi langkah Mualem yang dinilai mengambil keputusan dengan mempertimbangkan stabilitas daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap, setelah pencabutan Mualem Cabut Pergub JKA: Mari Bersatu dan Sudahi Polemik demi Rakyat Aceh yang Masih Dilema dengan Bencana
BANDA ACEH — Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai menjadi momentum penting untuk mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pihak untuk menghormati keputusan tersebut serta kembali fokus pada kepentingan rakyat Aceh yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana di sejumlah daerah.
“Pencabutan pergub ini harus menjadi titik akhir dari polemik yang berkepanjangan. Mari kita bersatu dan fokus membantu rakyat Aceh yang sampai hari ini masih berada dalam kondisi dilematis akibat bencana dan tekanan ekonomi,” kata Faisal Rizal Hasan, Minggu (18/5/2026).
Ketua Aceh Foundation itu menilai, energi publik seharusnya diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama bagi warga yang terdampak bencana dan kelompok rentan.
Menurutnya, perdebatan politik yang terlalu panjang hanya akan menguras energi daerah di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian nyata dari semua pihak.
“Rakyat hari ini membutuhkan solusi, bukan pertentangan yang terus dipelihara. Aceh sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemulihan pascabencana, persoalan ekonomi, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Faisal juga mengapresiasi langkah Mualem yang dinilai mengambil keputusan dengan mempertimbangkan stabilitas daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap, setelah pencabutan pergub tersebut, pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dapat kembali duduk bersama membangun komunikasi yang lebih baik demi menjaga stabilitas Aceh.
“Yang paling penting sekarang adalah menjaga kekompakan. Jangan sampai polemik ini membuat kita lupa bahwa masih banyak rakyat Aceh yang membutuhkan perhatian dan bantuan,” katanya.pergub tersebut, pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dapat kembali duduk bersama membangun komunikasi yang lebih baik demi menjaga stabilitas Aceh.
“Yang paling penting sekarang adalah menjaga kekompakan. Jangan sampai polemik ini membuat kita lupa bahwa masih banyak rakyat Aceh yang membutuhkan perhatian dan bantuan,” katanya.
