ACEH BESAR – Sebuah spanduk bernada kritik keras terhadap Bupati Aceh Besar, Muharram Idris atau Syeh Muharram, mendadak muncul di jalur nasional Banda Aceh–Medan dan menjadi perhatian publik. Spanduk yang terpasang di Desa Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (13/6/2026) itu memuat pesan yang dinilai menyentuh isu sensitif terkait kepemimpinan dan arah pemerintahan daerah.
Dipasang di salah satu ruas jalan tersibuk di Aceh, spanduk tersebut seolah sengaja ditempatkan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Ribuan kendaraan yang melintas setiap hari menjadikan lokasi itu sebagai ruang publik yang efektif untuk menyampaikan pesan politik.
Dalam spanduk itu terpampang foto Muharram Idris bersama sejumlah rekannya saat membentangkan bendera Bulan Bintang. Namun sorotan utama tertuju pada tulisan yang berbunyi, “Bupati GAM, bukan Bupati RI, rakyat saba dile 5 thon, #BEKSYEHSYOH.”
Kalimat tersebut segera memicu beragam tafsir. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah, sementara yang lain menilainya sebagai kritik terbuka terhadap kebijakan dan orientasi pemerintahan yang sedang berjalan.
Kemunculan spanduk itu bukan tanpa konteks. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kritik terhadap tata kelola pemerintahan Aceh Besar mulai mencuat ke ruang publik. Sejumlah isu, mulai dari pengelolaan proyek hingga dugaan praktik yang dianggap tidak sejalan dengan semangat transparansi, menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat.
Karena itu, kemunculan spanduk tersebut memunculkan pertanyaan baru. Apakah ini sekadar aksi individu yang ingin menyampaikan ketidakpuasan, atau bagian dari dinamika politik yang lebih besar di Aceh Besar?
Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang memasang spanduk tersebut. Tidak ada identitas organisasi maupun kelompok yang tercantum, sehingga motif di balik pemasangannya masih menjadi misteri.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum memberikan tanggapan resmi terkait kemunculan spanduk yang ramai diperbincangkan tersebut. Ketiadaan respons dari pihak pemerintah justru semakin memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Terlepas dari siapa pemasangnya, kemunculan spanduk itu menjadi penanda bahwa ruang kritik terhadap pemerintahan daerah mulai kembali hadir secara terbuka. Di tengah harapan masyarakat terhadap perubahan dan percepatan pembangunan, pesan yang terpampang di jalur nasional itu kini tidak lagi sekadar selembar spanduk, melainkan simbol adanya suara-suara yang ingin didengar oleh penguasa daerah. (Tim)
