Acehreportase.id|JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui entitas pengelola investasi baru, Danantara, tengah menyiapkan langkah besar untuk mengeksekusi komitmen belanja raksasa ke Amerika Serikat senilai total US$ 28,5 miliar (sekitar Rp 445 triliun).
Kesepakatan ini mencakup rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing untuk maskapai pelat merah (Garuda Indonesia, Citilink, atau Pelita Air) serta komitmen impor energi fosil berupa Liquefied Natural Gas (LNG) dan minyak mentah senilai Rp 235 triliun. Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS guna mendapatkan kuota tarif 0% bagi produk ekspor padat karya Indonesia seperti tekstil dan sepatu.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, melontarkan Kecaman. Ia menilai kesepakatan dagang ini bersifat asimetris dan berfungsi sebagai “biaya tebusan” (ransom) yang mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi keuntungan jangka pendek di sektor ekspor.
Analisis Kritis: Bom Waktu di Sektor Penerbangan dan Energi
Denny membedah tiga dampak fatal yang akan menghantam postur keuangan negara jika komitmen ini dipaksakan:
1. Risiko Overcapacity dan Beban Utang Baru
Penugasan kepada Danantara untuk membeli 50 pesawat Boeing dianggap sebagai langkah spekulatif. Denny menyoroti bahwa industri penerbangan pasca-pandemi beroperasi dengan margin yang sangat tipis.
”Memaksa maskapai BUMN menelan 50 pesawat baru secara tiba-tiba akan menyebabkan kelebihan pasokan kursi yang merusak yield pendapatan. Ini bukan ekspansi, tapi beban perawatan dan depresiasi aset yang menganggur. Di tengah suku bunga global yang tinggi, beban bunga utang untuk pembelian ini bisa menghancurkan upaya penyehatan neraca keuangan Garuda Indonesia,” tegas Denny.
2. Inefisiensi Energi dan ‘Anomali’ Impor
Indonesia saat ini memiliki surplus pasokan gas di wilayah domestik seperti Blok Masela dan Tangguh. Denny mempertanyakan urgensi mengimpor LNG dari AS yang secara logistik jauh lebih mahal dibanding pasokan regional atau domestik.
”Ini adalah inefisiensi yang dipaksakan secara politis. Jika Pertamina atau PLN harus membeli energi mahal dari AS, pilihannya hanya dua: inflasi meroket karena dibebankan ke rakyat, atau APBN jebol melalui dana kompensasi energi. Ini juga bertolak belakang dengan agenda transisi energi (JETP) kita,” tambahnya.
3. Tekanan pada Cadangan Devisa
Total komitmen yang menyentuh angka hampir US$ 28,5 Miliar ini setara dengan lebih dari 15% cadangan devisa Indonesia. Denny memperingatkan bahwa permintaan Dolar AS dalam jumlah masif untuk membayar pesanan ini akan menguras valas dalam negeri dan memaksa Bank Indonesia bekerja ekstra keras menjaga stabilitas Rupiah.
Warisan Beban Finansial Struktural
Denny menyimpulkan bahwa meskipun langkah ini bertujuan menjaga sektor tekstil agar tidak hancur oleh tarif AS, pemerintah sejatinya sedang melakukan langkah “survival jangka pendek” yang mewariskan beban finansial struktural bagi kas negara.
”Kita sedang mengorbankan neraca BUMN dan menambah risiko pada APBN. Kebijakan ini harus ditinjau ulang agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang hanya demi kesepakatan dagang yang tidak setara,” pungkas Denny Charter. (***)
