JAKARTA – Ambisi Pemerintah Indonesia untuk menggenjot Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) diprediksi akan menemui jalan buntu dan berakhir pada kegagalan sistemik. Bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, proyek ini dinilai cacat sejak dalam nalar perencanaan karena memaksakan teknologi Waste-to-Energy (WtE) yang bertabrakan langsung dengan hukum termodinamika serta realitas ekonomi daerah di Indonesia. Jika terus dipaksakan, alih-alih menyelesaikan krisis sampah, proyek ini justru berpotensi menjadi “lubang hitam” bagi APBD dan investasi negara.
Wakil Ketua Umum Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menegaskan bahwa salah satu hambatan terbesar yang diabaikan adalah profil sampah domestik Indonesia yang didominasi sampah organik dengan tingkat kelembapan mencapai 50% hingga 60%.
“Membakar sampah basah itu secara termodinamika justru menyedot energi, bukan menghasilkan energi. Nilai kalor sampah kita hanya berkisar 1.000−1.500 kcal/kg, padahal standar teknologi insinerator membutuhkan minimal 2.000 kcal/kg agar turbin bisa berputar efisien. Kita seperti mencoba menyalakan api dari kayu yang direndam air,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3).
Ketergantungan pada Tipping Fee yang Tidak ‘Bankable’
Selain kendala fisik, Denny menyoroti aspek ekonomi yang membuat proyek PLTSa tidak layak dibiayai (not bankable). Menurutnya, PLTSa di seluruh dunia bukanlah murni pembangkit listrik, melainkan fasilitas pengolahan sampah yang pendapatan utamanya bergantung pada tipping fee atau biaya pengolahan yang dibayar pemerintah daerah kepada pengelola per ton sampah.
“Banyak APBD daerah di Indonesia tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membayar tipping fee yang tinggi. Tanpa jaminan biaya pengolahan yang pasti, investor akan mundur karena skema bisnisnya tidak sehat,” tambahnya.
Belajar dari Eropa dan China
Denny juga mengajak pemerintah berkaca pada tren global. Negara-negara pionir seperti Swedia, Denmark, dan Jerman kini mulai berhenti membangun PLTSa baru karena pergeseran kebijakan menuju Ekonomi Sirkular (Circular Economy). Membakar sampah kini dianggap menghambat target daur ulang materi dan tetap menyumbang emisi karbon.
Sementara itu, kesuksesan China dengan lebih dari 500 fasilitas WtE raksasa tidak bisa ditiru mentah-mentah. “Keberhasilan China itu ditopang oleh subsidi negara yang masif, regulasi super ketat, dan skala ekonomi mega-insinerator yang tidak dimiliki Indonesia saat ini,” tegas Denny.
Alihkan Fokus ke ‘Harta Karun’ Geotermal dan Surya
Daripada terus berinvestasi pada teknologi pengolahan sampah basah yang mahal dan tidak efisien untuk energi, Denny menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi alam Indonesia yang jauh lebih murah secara LCOE (Levelized Cost of Energy).
Beberapa poin rekomendasi pengalihan fokus energi antara lain:
Panas Bumi (Geotermal): Indonesia memiliki potensi 24 GW (terbesar kedua di dunia) yang mampu menyediakan listrik baseload stabil 24 jam dengan biaya jangka panjang yang lebih murah.
Tenaga Air (Hidro): Potensi masif di Kalimantan (seperti Sungai Kayan) dan Papua yang kapasitasnya mencapai puluhan Gigawatt.
Tenaga Surya (PLTS): Dengan penurunan harga panel surya dunia hingga lebih dari 80% dalam satu dekade, energi matahari kini menjadi salah satu yang termurah.
“PLTSa seharusnya dilihat sebagai alat manajemen pemusnahan sampah, di mana listrik hanyalah bonus kecilnya. Jika tujuannya adalah kemandirian energi yang bersih dan murah, mengandalkan sampah basah adalah kesalahan strategis. Fokuslah pada ‘harta karun’ asli kita: Geotermal, Air, dan Surya,” pungkas Denny Charter.
